28 Juni 2025 – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah menuai respons yang beragam. Langkah ini ditetapkan mulai berlaku pada pemilu 2029, dengan tujuan meringankan beban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekaligus melindungi kesehatan petugas di lapangan.
Manfaat Pemisahan Pemilu Nasional menurut Perludem
Menurut Ketua Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, pemisahan pemilu nasional adalah keputusan tepat untuk menjaga kualitas pemilu. Dengan demikian, petugas bisa bekerja lebih maksimal tanpa harus terbebani agenda pemilu serentak. Titi menilai langkah ini juga bisa menghindarkan petugas dari risiko kesehatan akibat kelelahan fisik dan psikologis yang tinggi.
DPR Nilai Kebijakan Paradoks
Namun, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, justru menilai keputusan MK ini sebagai sebuah paradoks. Menurutnya, keputusan pemisahan pemilu ini malah akan memperpanjang masa kampanye yang berisiko menciptakan ketegangan politik. Dia juga khawatir, masyarakat justru semakin bosan menghadapi agenda politik yang tak berkesudahan.
Antisipasi Kejenuhan Masyarakat
Sejumlah pengamat politik juga menyatakan kekhawatiran bahwa pemisahan agenda pemilu ini akan berdampak negatif bagi partisipasi masyarakat. Sebab, masyarakat harus mengikuti dua agenda pemilu secara terpisah yang berpotensi menyebabkan kejenuhan. Hal tersebut perlu diantisipasi melalui pendekatan edukatif yang intensif dari pemerintah dan KPU. Menyajikan informasi sahih tentang jadwal, tahapan, dan peraturan pemilu nasional dan daerah bisa langsung ke situs KPU
Tanggapan Masyarakat Bervariasi
Respons masyarakat pun beragam terkait kebijakan ini. Agus Priyanto, seorang warga Jakarta, khawatir pemisahan ini justru akan menyebabkan biaya tambahan yang tidak perlu. Namun, warga Semarang bernama Retno Wulandari justru menyambut positif kebijakan ini karena bisa lebih cermat dalam memilih calon pemimpin.
Pentingnya Sosialisasi yang Optimal
Di luar pro-kontra, pemerintah dan DPR perlu bekerja cepat untuk menyiapkan regulasi teknis terkait kebijakan baru ini. Sosialisasi yang jelas dan optimal sangat dibutuhkan agar masyarakat siap menghadapi perubahan sistem pemilu. Dengan begitu, harapan untuk meningkatkan kualitas demokrasi lewat pemisahan pemilu nasional bisa tercapai tanpa hambatan berarti.
