Mayoritas Publik Setuju MK Cabut Presidential Threshold

Survei ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk melihat kehadiran figur-figur baru dalam dunia politik semakin kuat. Yoki menjelaskan, dari data yang diperoleh, 3,7% responden sangat setuju, sedangkan 38,7% lainnya cukup setuju terhadap penghapusan ambang batas. Di sisi lain, hanya 25,6% yang menyatakan tidak setuju, dengan rinciannya adalah 20,8% kurang setuju dan 4,8% sangat tidak setuju.

Penting untuk dicatat bahwa prior pada keputusan MK tersebut, berdasarkan UU No 7/2017, partai politik harus memenuhi ambang batas tertentu agar dapat mencalonkan presiden. Namun, MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan ini, serta menyatakan bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Keputusan ini dipandang sebagai langkah untuk memberi peluang yang lebih besar bagi calon-calon presiden baru yang dinilai dapat memberikan nuansa baru dalam pesta demokrasi di Indonesia. Dengan ditolaknya ambang batas, diharapkan dapat memperkaya pilihan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pemilu mendatang.