Reformasi Energi Diperlukan antara Krisis menurut Pengamat Unej

Monotoneminimal.com – Reformasi energi di Indonesia dianggap mendesak untuk mencapai ketahanan energi, terutama di tengah krisis energi global. Ciplis Gema Qori’ah, pengamat ekonomi dari Universitas Jember, menyatakan hal ini dalam sebuah konferensi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Rabu. Menurutnya, upaya ini harus melibatkan keberanian politik untuk melakukan restrukturisasi yang terencana agar Indonesia tidak terjebak dalam siklus krisis berulang.

Ciplis menyoroti dampak konflik di Timur Tengah, di mana ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mengganggu stabilitas pasar energi global. Serangan terhadap infrastruktur energi di Iran dan fasilitas LNG di Teluk menunjukkan perkembangan yang serius, di mana pusat produksi energi kini menjadi target. Ancaman terhadap Selat Hormuz, yang merupakan jalur distribusi utama minyak dunia, memperburuk keadaan. Kelangkaan pasokan dan hambatan distribusi dapat memicu lonjakan harga yang merugikan.

Pemerintah berada dalam dilema untuk mengelola harga energi. Kenaikan harga minyak Brent telah menambah kompleksitas kebijakan, di mana opsi menahan harga melalui subsidi dapat meningkatkan tekanan fiskal. Sebaliknya, penyesuaian harga dapat memicu inflasi. Ciplis menekankan bahwa defisit fiskal yang meningkat menunjukkan betapa beratnya pilihan untuk menjaga stabilitas harga bagi masyarakat.

Guna menangani situasi ini, pemerintah telah melaksanakan serangkaian langkah mitigasi, termasuk intervensi fiskal dan kebijakan efisiensi konsumsi. Meskipun langkah-langkah ini berhasil menahan inflasi energi dalam jangka pendek, koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Ciplis menutup penjelasannya dengan mencatat bahwa ketahanan energi bukan hanya masalah teknis kebijakan, tetapi juga menyangkut kapasitas institusi negara dalam mengelola harapan publik dan tekanan jangka pendek. Ia menyerukan perlunya reformasi energi yang sistematis untuk menghindari semakin dalamnya jeratan fiskal dan energi yang bisa mengancam stabilitas ekonomi Indonesia di masa akan datang.