Hendardi Sebut Tiga Kejanggalan Kasus Febrie Adriansyah oleh Kejagung

Monotoneminimal.com – Penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, tengah menjadi sorotan terkait kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung menunjukkan tindakan yang membingungkan dan tidak konsisten, yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Hendardi menilai, terdapat tiga kejanggalan fundamental dalam proses penanganan kasus ini. Pertama, adanya perubahan status hukum Febrie dari tersangka menjadi saksi setelah kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung oleh Polri. Tindakan ini, menurut Hendardi, tidak dilengkapi dengan penjelasan yang memadai mengenai alasan hukum yang mendasarinya.

Kedua, ketidakjelasan mengenai keberadaan Febrie setelah Kejaksaan Agung mengambil alih perkara mencuat ke permukaan. Meskipun perhatian publik sangat tinggi, belum ada kejelasan terkait langkah hukum selanjutnya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pencekalan terhadap Febrie dan rekannya, Don Ritto, hanya berlaku selama 20 hari berdasarkan permintaan Polda Metro Jaya, tanpa ada dukungan dari Kejaksaan Agung.

Kejanggalan ketiga terletak pada ketidaktertahanan Febrie. Meskipun hukum acara pidana tidak selalu memerlukan penahanan, keputusan untuk tidak menahan seseorang dengan akses luas dan terlibat dalam dugaan korupsi bernilai signifikan memerlukan argumen hukum yang transparan. Ketidakjelasan ini menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Keseluruhan situasi ini menuntut perhatian lebih dari publik dan institusi penegak hukum untuk kembali membangun kepercayaan dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.