DPR Siapkan Koordinasi dengan Polri Terkait Penahanan Demonstran

Monotoneminimal.com – DPR berencana untuk berkoordinasi dengan Polri terkait penahanan sejumlah demonstran yang terjadi setelah unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari ini.

Dasco mengungkapkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan institusi lain yang terkait untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Meskipun demikian, ia tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai isu ini, dan mengarahkan fokus pada tuntutan yang disampaikan kepada DPR. “Kami saat ini fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada DPR RI,” tegasnya.

Sebelumnya, demonstrasi yang berlangsung dari 25 hingga 31 Agustus 2025 melibatkan berbagai elemen masyarakat yang mengajukan 17 tuntutan kepada pemerintah dan DPR. Mereka memberikan batas waktu untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut hingga 5 September 2025. Di antara tuntutan itu, beberapa meminta DPR untuk membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.

Selain itu, mereka juga mendesak publikasi transparansi anggaran yang meliputi gaji dan tunjangan, serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada anggota DPR. Tuntutan lainnya mencakup dorongan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, dengan kemungkinan investigasi melalui KPK.

Dengan situasi ini, politisi dan masyarakat berharap agar proses koordinasi antara DPR dan Polri dapat membantu menyelesaikan masalah yang muncul dengan cara yang konstruktif dan transparan.