19 Juni 2025 – Pemerintah Indonesia resmi menerapkan pembatasan impor beras sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri serta memberikan ruang yang lebih besar bagi petani lokal dalam mengembangkan produksi beras secara mandiri.
Dalam keterangannya, Menteri Pertanian RI, H. Rudi Hartono, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hasil panen petani nasional yang kerap terpukul oleh gelombang beras impor murah. “Kita ingin memberi kesempatan kepada petani kita untuk tumbuh, sekaligus menjaga harga pasar tetap stabil,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/6).
Kebijakan pembatasan ini juga dilandasi oleh proyeksi surplus beras dari hasil panen utama semester pertama 2025. Pemerintah melalui Perum Bulog kini fokus pada penyerapan gabah hasil panen lokal, dengan dukungan distribusi logistik yang diperkuat di sejumlah daerah sentra produksi.
Ekonom pangan dari Universitas Nasional, Dr. Lina Wicaksana, menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia mulai percaya diri menuju swasembada. “Namun tetap perlu waspada terhadap potensi lonjakan harga bila stok cadangan tidak dikelola dengan cermat,” katanya.
Penutupan impor beras tidak sepenuhnya bersifat permanen. Pemerintah masih membuka ruang jika terjadi kondisi darurat, seperti bencana alam atau gagal panen masif. Namun secara umum, arah kebijakan kini berpindah ke penguatan produksi lokal melalui insentif pertanian dan inovasi teknologi tanam.
Langkah ini pun disambut positif oleh Asosiasi Petani Padi Indonesia (APPI), yang selama ini mendorong pengurangan impor sebagai bentuk keberpihakan pada petani domestik.
