Tata Kelola Saham Freeport Diharapkan Lebih Partisipatif dan Jelas

Monotoneminimal.com – Lembaga kajian Satu Honai Indonesia menekankan pentingnya tata kelola saham PT Freeport Indonesia yang bersifat partisipatif dan transparan. Direktur Eksekutif Satu Honai Indonesia, Hironimus Hilapok, dalam keterangan tertulis di Jakarta, menyampaikan bahwa skema kepemilikan negara melalui MIND ID harus melibatkan masyarakat Papua secara langsung.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan penambahan porsi kepemilikan saham Freeport Indonesia sebesar 12 persen, yang membuat total kepemilikan pemerintah meningkat menjadi 63 persen dari sebelumnya 51 persen. Hironimus menggarisbawahi bahwa kepemilikan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemilik tanah ulayat di Papua.

Melihat perkembangan ini, Hironimus meminta pemerintah untuk membentuk Papua People’s Ownership Council yang akan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat sipil Papua sebagai pengawas. Dia khawatir tanpa adanya desain partisipatif, kebijakan penambahan saham hanya akan memperburuk ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi di Papua.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana penambahan saham Freeport Indonesia sudah memasuki tahap kesepakatan. Rencana ini diharapkan dapat berjalan hingga 2061, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur pengelolaan tambang berbasis smelter.

Di sisi lain, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa negosiasi dengan Freeport-McMoRan Inc telah mencapai kesepakatan prinsip. Pemerintah berharap dapat memperoleh tambahan saham tersebut secara gratis sebagai bagian dari komitmen strategis jangka panjang, yang diharapkan dapat memperkuat pendapatan negara dan memicu pembangunan di Papua.