Monotoneminimal.com – Reformasi pasar modal menjadi fokus utama dalam diskusi yang dipimpin oleh analis ekonomi politik, Kusfiardi, di Jakarta. Ia mengemukakan bahwa reformasi tersebut harus memastikan kedaulatan struktural Indonesia di tengah tantangan global. Tiga rekomendasi kebijakan diusulkan untuk mendukung hal ini, termasuk penguatan instrumen makroprudensial, audit independen untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta penerapan dana stabilisasi pasar yang transparan.
Kusfiardi menekankan pentingnya instrumen makroprudensial untuk membatasi arus modal jangka pendek yang bersifat spekulatif. Dengan penerapan pajak progresif terhadap “hot money”, diharapkan bisa mengendalikan fluktuasi pasar yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ia menyerukan perlunya audit tata kelola oleh lembaga independen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pengawasan OJK dan BEI.
Rekomendasi terakhir berkaitan dengan penguatan dana stabilisasi pasar sebagai proteksi bagi investor domestik dalam situasi volatilitas. Kusfiardi juga menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketidakpastian yang dihadapi pasar akibat dinamika kepemimpinan di OJK dan BEI. Ia menilai bahwa delapan agenda reformasi OJK perlu didukung oleh pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perdagangan berkecepatan tinggi.
Sebagai tambahan, ia mengingatkan bahwa meskipun jumlah investor ritel telah meningkat, perlindungan struktural yang memadai masih menjadi tantangan. Kusfiardi mengevaluasi kebijakan batas free float minimum 15 persen yang dinilai bisa memicu pelepasan saham besar-besaran, membuka potensi transfer kepemilikan ke institusi asing.
Dalam pandangannya, Indonesia harus memastikan bahwa kedaulatan kepemilikan strategis tetap terjaga agar tidak hanya menjadi pasar bagi investor asing, tetapi juga melindungi kepentingan investor domestik.