08 Agustus 2025 – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencuri perhatian publik. Jabatan yang telah vacum selama dua dekade ini direncanakan akan dilantik pada upacara militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Ahad, 10 Agustus mendatang.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, mengonfirmasi bahwa pelantikan ini sedang dalam persiapan. Walaupun sejumlah nama perwira tinggi bintang empat dari berbagai angkatan telah diusulkan, seperti Jenderal Maruli Simanjuntak dari Angkatan Darat dan Laksamana Muhammad Ali dari Angkatan Laut, belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan mengisi jabatan tersebut.
Namun, pengamat, termasuk Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Muhammad Fauzan, mempertanyakan kebijakan ini. Menurutnya, penghidupan kembali jabatan Wakil Panglima TNI bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memotong anggaran dan mengefisiensikan organisasi. Ia menyarankan agar pejabat mempertimbangkan kembali justifikasi di balik kebijakan ini.
Di sisi lain, isu penting lainnya yang muncul adalah kemungkinan penghapusan kuota haji furoda yang disampaikan oleh Ketua Badan Penyelenggara Ibadah Haji, Mochammad Irfan Yusuf. Ia mengatakan hal ini berdasarkan informasi dari Kementerian Haji Arab Saudi yang mengklaim memiliki hak penuh terhadap program haji tersebut.
Pemerintah juga menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai hari cuti bersama dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Keputusan yang dilakukan melalui SKB tiga menteri ini bertujuan untuk memperkuat nasionalisme dan persatuan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan.