Menaker Tak Ungkap Data PHK Terbaru, Publik Pertanyakan Transparansi

08 Juli 2025 – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menolak mempublikasikan data PHK terbaru dengan alasan kehati-hatian terhadap dampak psikologis di masyarakat dan iklim usaha. Ia menyatakan bahwa informasi semacam itu dikhawatirkan dapat memicu pesimisme yang memperburuk persepsi pasar tenaga kerja nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers terbatas di Jakarta, di mana Ida menyebut pemerintah tengah berfokus pada program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Namun, ketika ditanya soal angka pasti pemutusan hubungan kerja dalam enam bulan terakhir, Menaker tidak memberikan jawaban konkret. Ia hanya menyebut bahwa data sedang dikaji secara internal dan belum waktunya disampaikan kepada publik.

Sikap tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk pengamat ketenagakerjaan dan serikat buruh, yang menilai transparansi pemerintah sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang responsif. Mereka mengingatkan bahwa keterbukaan data adalah fondasi kepercayaan publik, terutama ketika sektor ketenagakerjaan menghadapi tekanan berat akibat perlambatan ekonomi.

Sejumlah analis juga menekankan bahwa ketidakjelasan informasi justru bisa menimbulkan spekulasi dan keresahan yang lebih besar. Di sisi lain, pemerintah diminta untuk tetap menyampaikan data faktual sebagai dasar evaluasi kebijakan strategis, termasuk dukungan kepada pekerja terdampak dan sektor industri yang paling rentan.

Meskipun belum ada angka resmi yang dirilis, laporan dari berbagai asosiasi industri menunjukkan adanya peningkatan kasus PHK, khususnya di sektor manufaktur dan tekstil. Pemerintah diminta tidak menutup mata terhadap kenyataan tersebut dan segera merespons dengan kebijakan konkret yang mengutamakan perlindungan tenaga kerja serta pemulihan pasar kerja nasional.