07 Juli 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil PNS terkait proyek jalan Sumut setelah muncul dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemanggilan ini sebagai langkah awal untuk mendalami adanya indikasi penyelewengan dana pada proyek pembangunan jalan nasional di Sumatera Utara.
Pemanggilan tersebut berlangsung hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Tindakan ini dilakukan setelah KPK menerima laporan masyarakat tentang potensi manipulasi dalam proyek infrastruktur tersebut.
KPK Periksa Keterlibatan PNS dalam Proyek Jalan Sumut
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan awal ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan penyimpangan anggaran pada proyek jalan Sumut.
“KPK tengah menyelidiki adanya potensi manipulasi anggaran dan ketidaksesuaian spesifikasi proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan,” ujar Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta.
Indikasi Penyimpangan Sejak Awal Proses Tender
Menurut Plt. Direktur Penyelidikan KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dugaan korupsi pada proyek ini kemungkinan terjadi sejak proses tender. Dari bukti awal ditemukan indikasi praktik penggelembungan harga dan manipulasi spesifikasi proyek agar nilai kontrak meningkat.
Sejumlah dokumen terkait proyek jalan nasional ini telah disita oleh tim penyidik KPK dari kantor pemerintah daerah di Sumatera Utara.
Dampak Dugaan Korupsi Terhadap Proyek Infrastruktur Nasional
Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dugaan kasus korupsi ini dapat berdampak luas terhadap reputasi proyek infrastruktur nasional. Praktik korupsi dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan nasional dan dapat memperlambat pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“KPK berkomitmen menjaga integritas proyek infrastruktur nasional dengan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menyelewengkan anggaran negara,” tegasnya.
Publik Sumut Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi
Munculnya dugaan korupsi ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mendesak KPK untuk mengusut kasus ini secara mendalam agar seluruh pihak yang terlibat bisa dimintai pertanggungjawaban.
“Pemanggilan PNS ini menjadi langkah penting dalam mengurai potensi praktik korupsi lebih luas. Kami harap KPK tidak berhenti pada pemanggilan awal saja, melainkan menindak tegas jika ditemukan bukti kuat,” kata Wana Alamsyah.
Langkah Tegas KPK dalam Pemulihan Aset Negara
Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan PNS ini juga bagian dari strategi KPK untuk memulihkan aset negara. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya tindak pidana korupsi, pelaku dapat ditahan, dan aset hasil korupsi segera disita negara.
KPK terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui laporan-laporan yang disampaikan secara resmi. KPK meyakini sinergi bersama seluruh elemen bangsa merupakan kunci utama suksesnya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pemanggilan PNS terkait proyek jalan Sumut ini menjadi wujud nyata komitmen KPK dalam memberantas korupsi, sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Langkah ini diharapkan bisa menghentikan praktik korupsi yang merugikan pembangunan nasional.