Monotoneminimal.com – WALHI Kalimantan Selatan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk transparan dalam membuka data mengenai 335 perusahaan yang tengah diinvestigasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dalam pernyataan yang disampaikan, WALHI menekankan pentingnya akses informasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan-perusahaan tersebut.
Dari total 335 perusahaan yang terlibat, sebagian besar beroperasi di sektor perkebunan dan kehutanan. Temuan ini mencuat setelah terjadinya peningkatan frekuensi kebakaran hutan yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. WALHI menilai bahwa transparansi ini diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai tindakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah ini.
Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Karhutla di Kalimantan Selatan meningkat secara signifikan pada beberapa bulan terakhir. Aktivitas pembakaran lahan untuk perladangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan menjadi salah satu penyebab utamanya. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga meningkatkan polusi udara yang mengancam kesehatan warga.
WALHI berharap pemerintah dapat menjelaskan alasan di balik hilangnya kebakaran lahan tersebut serta langkah-langkah yang diambil terhadap perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab. Pengungkapan informasi ini dinilai penting, agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai dinamika kasus yang terjadi.
Dalam penutup, urgensi transparansi dalam pengelolaan lingkungan di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian penting. Dengan kebijakan yang lebih terbuka, diharapkan stakehoder dapat bersinergi dalam menangani masalah Karhutla secara lebih efektif dan berkelanjutan.