Monotoneminimal.com – Partai Golkar menilai bahwa skema pembelian tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui impor oleh PT Pertamina (Persero) untuk badan usaha swasta berfokus pada kepentingan rakyat. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah ini, yang dianggap strategis dalam menjaga ketersediaan energi dasar bagi masyarakat.
Idrus menekankan bahwa pengelolaan energi memerlukan upaya yang mendasar dan mendesak, dengan orientasi untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat penting dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan energi. Ia menyebutkan, beberapa pengamat energi menggarisbawahi perlunya pengawasan ketat pada implementasi skema ini, terutama terkait transparansi harga dan mekanisme distribusi.
Dalam konteks ini, Idrus menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dan swasta dalam menata ekosistem energi nasional, berharap rakyat dapat segera merasakan manfaatnya. Dia juga menegaskan bahwa kedaulatan energi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bisnis semata, melainkan harus diutamakan untuk masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Tenaga Ahli Ketua BPK, Abdul Rahman Farisi, mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai berimbang. Menurutnya, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menunjukkan hasil yang baik setelah melakukan negosiasi dengan manajemen SPBU swasta. Kesepakatan ini melibatkan SPBU seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil untuk membeli BBM tambahan melalui Pertamina.
Bahlil menyatakan bahwa BBM yang dibeli harus berupa BBM murni, yang nantinya akan dicampur di SPBU masing-masing. Kebijakan ini dianggap sejalan dengan praktik internasional yang melindungi komoditas energi untuk kepentingan nasional.