Monotoneminimal.com – Manajemen risiko menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari korupsi. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP, Aryanto Wibowo, dalam acara Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Jakarta.
Menurut Aryanto, lingkungan pengendalian yang baik sangat penting dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta penerapan manajemen risiko. Dia menekankan bahwa penegakan integritas dan nilai-nilai etika, bersamaan dengan kepemimpinan yang mendukung, merupakan syarat agar pengendalian internal dapat berfungsi dengan efektif.
Dalam presentasinya, Aryanto memberikan beberapa pelajaran berharga untuk pemerintah daerah. Dia menjelaskan bahwa setiap program pembangunan harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko yang baik. Pengambilan keputusan juga harus didasarkan pada data dan bukti konkret. Capaian kinerja tidak hanya dilihat dari laporan angka, namun juga harus diverifikasi dengan kondisi di lapangan agar efektivitas program dapat dipastikan.
Aryanto juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi rutin terhadap keberhasilan program pembangunan. Evaluasi ini penting untuk mengendalikan progres dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Selain itu, ia mendorong peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan melibatkan auditor internal sejak tahap perencanaan dan menindaklanjuti setiap temuan audit.
Dengan demikian, penguatan integritas, pengendalian intern, dan manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah dan menjamin bebasnya praktik korupsi.
![[original_title]](https://monotoneminimal.com/wp-content/uploads/BPKP-PPKD.jpg)