Asaki Sebut Kewajiban SNI Dukung Peningkatan Industri Keramik

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Kamis bahwa meskipun industri dalam negeri masih menghadapi tantangan dari impor ilegal dan dugaan praktik dumping, kebijakan pemerintah berfungsi untuk melindungi produsen lokal. Dengan penerapan SNI wajib, bea masuk anti-dumping (BMAD), serta kebijakan safeguard dan perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), industri keramik telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Edy juga menekankan pentingnya pengujian produk impor, yang sebaiknya dilakukan oleh Balai Pengujian Kementerian Perindustrian. Ia memberikan contoh praktik baik negara lain seperti Malaysia dan Vietnam yang menerapkan sistem satu pintu untuk proses sertifikasi produk.

Lebih lanjut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung implementasi kebijakan SNI wajib, subsidi gas, serta sertifikasi produk halal. Ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan menjaga daya saing industri keramik di tengah meningkatnya permintaan pasar domestik dan ekspor.

Dengan dukungan kebijakan yang kuat, diharapkan iklim investasi di industri keramik, tableware, dan glassware dapat terus tumbuh, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor. Asaki optimis bahwa langkah-langkah ini akan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri keramik nasional.