Pemerintah Hapus Bea Masuk Suku Cadang Pesawat dan LPG

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa insentif ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat mempertahankan kegiatan operasional, meningkatkan efisiensi, dan bersaing lebih baik di pasar. Untuk industri pemeliharaan dan perbaikan pesawat (MRO), insentif ini memungkinkan perusahaan untuk mengimpor barang dan bahan yang diperlukan dengan tarif 0 persen, yang diharapkan dapat menekan biaya operasional dan membuat layanan di dalam negeri lebih menarik.

Selain itu, insentif untuk impor LPG juga bertujuan meningkatkan efisiensi produksi di industri petrokimia, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi berbagai sektor industri lain yang bergantung pada produk petrokimia. Kebijakan terkait diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2026, yang mulai berlaku tujuh hari setelah diundangkan, yaitu pada 15 Juli 2026.

Haryo menambahkan bahwa dengan adanya insentif ini, diharapkan pelaku industri dapat lebih leluasa dalam berinvestasi, melakukan peningkatan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing mereka di pasar lokal dan global.