Monotoneminimal.com – Tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi sorotan utama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. Menurutnya, biaya yang semakin mahal berkontribusi pada maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, termasuk yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dede Yusuf menegaskan bahwa OTT dapat terjadi di mana saja. Namun, ia menggarisbawahi bahwa akar permasalahan dari tingginya angka korupsi di kalangan pejabat daerah berhubungan langsung dengan ongkos politik yang menjadi beban berat bagi para kandidat. Dalam keterangannya pada Sabtu, 20 Desember 2025, Dede menyebutkan, “Sumber dari masalah banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi adalah biaya pilkada yang memang cukup tinggi dan mahal.”
Selain itu, legislator dari partai Demokrat ini juga mengkritik praktik politik uang, atau yang sering disebut vote buying, yang masih meluas di berbagai daerah. Fenomena ini, katanya, seringkali merugikan kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi, karena mereka tak memiliki cukup dana untuk bersaing dengan calon yang mengandalkan penguasaan dana untuk membeli suara.
Dengan meningkatnya perhatian pada masalah ini, Dede Yusuf berharap agar ke depan ada solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi biaya politik yang berlebihan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan dan tindakan korupsi di kalangan kepala daerah. KPK diharapkan terus berperan aktif dalam memberantas praktik korupsi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.